Ahmadiyah, Oh Ahmadiyah! (Media Indonesia)

Posted: March 8, 2011 in Uncategorized

 

 

Selasa, 08 Februari 2011 21:05 PERISTIWA penyerbuan terhadap jemaat Ahmadiyah di Desa Pendeuy, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, sungguh memprihatinkan.

Kita prihatin bukan hanya karena insiden itu menelan tiga korban jiwa dan melukai sejumlah orang, melainkan–yang lebih utama–karena kejadian semacam itu sudah berulang kali, tetapi kita seakan kehilangan akal untuk mencegah dan menyelesaikannya.

Setiap ada penyerbuan atau kekerasan terhadap warga Ahmadiyah, pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah sibuk memberikan pernyataan, tanggapan, dan bahkan ancaman terhadap pelaku. Tetapi ketika peristiwa itu meredup, semua pernyataan dan ancaman itu pun lenyap bak ditelan bumi.

Dalam menghadapi masalah Ahmadiyah, pemerintah dan aparat keamanan nampaknya hanya bisa bertindak seperti pemadam kebakaran. Mereka baru bergerak ketika ada kejadian, dan setelah kobaran api berhasil dipadamkan, mereka pun kembali ke peraduan, dan baru bergerak lagi ketika ada kebakaran berikutnya.

Tindakan reaktif seperti itu sugguh tidak efektif untuk mengatasi persoalan Ahmadiyah, karena masalah itu sudah menjadi dendam dan kebencian antarkelompok masyarakat yang dipicu oleh sentimen agama.

Pemerintah memang sudah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 yang isinya antara lain memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan penyebaran, penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.

Selain itu, SKB tersebut juga memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. Bagi masyarakat yang menghendaki pembubaran Ahmadiyah, cukup mencari bukti-bukti tentang pelanggaran SKB, kemudian melaporkan ke kepolisian untuk diselesaikan secara hukum. Bukan main hakim sendiri seperti yang terjadi di Pandeglang, Minggu (6/2).

Pertanyaannya, apakah SKB tersebut telah efektif mengatasi konflik dan potensi konflik yang berkaitan dengan keberadaan Ahmadiyah? Jujur harus kita katakan, belum! Bahkan, tidak berlebihan bila kita menyebut SKB itu hanya menjadi macan kertas.

Buktinya, SKB itu sudah berusia lebih dari dua tahun, tetapi konflik dan bentrokan yang menimpah panganut Ahmadiyah masih terus berlangsung, bahkan eskalasinya kian meningkat dari tahun ke tahun.

Itu pertanda bahwa SKB yang dikeluarkan 9 Juni 2008 itu gagal meredam konflik yang berkaitan dengan keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Karena itu, perlu ketegasan dan keberanian dari pemimpin negeri ini untuk mengambil langkah lebih konkret guna mengakhiri kekerasan terhadap Ahmadiyah.

 

 

 

Ahmadiyah Diserang Tiga Orang Tewas (Media Indonesia)

Senin, 07 Februari 2011 00:01 WIB

Metro TV

KEKERASAN atas nama agama terus terjadi di Tanah Air. Lagi-lagi pengikut Jemaat Ahmadiyah menjadi korban kebrutalan tersebut.

Tiga anggota Jemaat Ahmadiyah meninggal dan 5 lainnya luka-luka setelah sekelompok orang menyerang mereka di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat, kemarin. Roni, Mulyadi, dan Tarno meninggal terkena luka bacok.

Mulyadi dan Tarno adalah kakak beradik. Keduanya adalah adik kandung Parman, pemimpin Ahmadiyah Cikeusik.

Para penyerang, dengan memakai dalih Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut ajaran Ahmadiyah sesat, menilai bahwa aktivitas Ahmadiyah di Cekeusik telah melecehkan ajaran Islam.

Mereka menuju tempat perkumpulan jemaat yang sudah hadir di Indonesia sejak 1940-an tersebut dengan membawa parang, samurai, dan tombak. Mereka memaksa agar Parman tidak menggelar pengajian Ahmadiyah di rumahnya.

Peristiwa Cikeusik menambah panjang daftar serangan terhadap Ahmadiyah yang kian meningkat dalam dua tahun terakhir. Data Setara Institute menunjukkan, pada 2009 terjadi 33 tindakan pelanggaran terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Satu tahun kemudian, jumlah pelanggaran terhadap Ahmadiyah meningkat tajam menjadi 50 tindakan. “Peningkatan itu di antaranya dipicu provokasi pejabat publik yang menyulut kekerasan (condoning) dan ketundukan aparat Polri pada tekanan organisasi garis keras,” tulis Setara Institute dalam siaran pers, kemarin.

Kenyataan tersebut, tulis siaran pers yang ditandatangani Ketua Setara Institute Hendardi, menunjukkan bahwa negara dengan aparatnya telah gagal melindungi warganya. Bahkan, negara seperti membiarkan aksi kekerasan terjadi.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai persoalan Ahmadiyah berlarut-larut karena pemerintah tidak mengambil langkah-langkah konkret. “Karena ada pembiaran oleh negara, masyarakat lalu mengambil langkah sendiri,” kata Din.

Anggota Badan Pekerja Tokoh Lintas Agama Benny Susetyo menila

 

 

 

 

 

 

 

 

Negeri yang Retak (Media Indonesia)

 

Selasa, 08 Februari 2011 00:00 WIB

KEKERASAN terhadap kaum minoritas masih saja dipamerkan. Isak tangis anak-anak dan kaum wanita tertimbun oleh sorak kemenangan para perusuh. Pemerintah gagal menjadi pelindung kaum lemah dan malahan hanya menjadi penonton ketika hak-hak kaum minoritas diobrak-abrik.

Lagi-lagi, Jemaat Ahmadiyah menjadi sasaran kekerasan. Pada Minggu (6/2) sekelompok orang menyerang Jemaat Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten. Tiga anggota Jemaat Ahmadiyah tewas, lima orang luka-luka, mobil dan rumah dibakar. Situasi mencekam.

Bukan pertama kali Jemaat Ahmadiyah mengalami penganiayaan. Data Setara Institute menunjukkan tren kekerasan terhadap Ahmadiyah meningkat tajam. Pada 2009 terjadi 33 kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah dan pada 2010 menjadi 50 kasus.

Konstitusi negara sangat tegas menjamin berbagai hak warga negara. Amendemen Kedua UUD 1945 Bab XA di bawah judul Hak Asasi Manusia pada Pasal 28E menjamin hak setiap warga untuk beragama dan beribadat menurut agamanya, bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Tidak hanya itu. Pasal 28G pun secara jelas menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.

Pemerintah adalah lokomotif pelaksanaan setiap perintah konstitusi karena memiliki instrumen sampai ke tingkat paling bawah. Namun, meningkatnya kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah menunjukkan pemerintah telah gagal menunaikan kewajiban mereka.

Kita sungguh kecewa melihat kekerasan masih saja terjadi terhadap Ahmadiyah. Kecewa karena pemerintah tidak pernah bisa menimba pengalaman dari kejadian sebelumnya–di Bogor, Cirebon, Lombok, dan banyak tempat lain yang memakan korban jiwa dan harta.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s